Politikus Golkar Pahami Keputusan Menaker Tak Naikan Upah Minimum 2021 Akibat Ekonomi Terpuruk

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena memahami keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak menaikkan upah minimum 2021, seiring kondisi ekonomi terimbas pandemi Covid 19. "Kebijakan Menaker untuk tidak menaikan upah minimum dalam kondisi ekonomi yang lagi terpuruk saat ini, dapat dipahami dalam rangka kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja demi menjaga keberlangsungan usaha," kata Melki kepada wartawan, Jakarta, Rabu (28/10/2020). Menurutnya, pola gotong royong harus menjadi bagian dari berbagai sektor, termasuk hubungan industrial pengusaha, pekerja, pemerintah dan masyarakat.

"Suka duka, untung rugi harus dibagi bersama antar berbagai pihak terkait," ucapnya. Di sisi lain, Politikus Golkar itu mengusulkan, untuk sektor usaha yang stabil atau mengalami peningkatan bisnis pada masa pandemi, perlu menaikkan upah minimum pada tahun depan. "Dialog dan pembicaraan internal dalam semangat musyawarah mufakat antara pengusaha dan pekerja, harus menjadi prioritas dan didahulukan untuk mencari solusi terbaik antara kedua pihak dengan atau tanpa fasilitasi pemerintah," paparnya.

"Pemerintah membantu pekerja dengan berbagai program sosial termasuk subsidi upah untuk melalui masa sulit pandemi ini," ujar Melki. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Covid 19 merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah. Menurut Menaker penerbitan SE tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid 19 terhadap pengupahan.

"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah. Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar itulah SE ini kami keluarkan," kata Menaker di Jakarta, Selasa (27/10/2020). Ida mengatakan pandemi Covid 19 telah berdampak terhadap kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk dalam membayar upah. Surat edaran tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh.

Namun, menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid 19. Ida meyakinkan pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui subsidi gaji atau upah. “Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, SE penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020 dan ditujukan kepada para Gubernur. Dalam SE tersebut meminta Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020. Pelaksanaan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, serta menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *