Ribka Tjiptaning Tolak Vaksinasi, Rocky Gerung: Datang dari Ketidakpercayaan pada Vaksin

Politisi PDI P Ribka Tjiptaning sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI secara tegas menolak divaksin Covid 19. Statement Ribka ini mendapat tanggapan dari pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Rocky, kemungkinan statement Ribka ini datang dari ketidakpercayaan pada vaksin Covid 19.

"Datang dari ketidakpercayaan terhadap vaksin itu sendiri," kata Rocky Gerung pada kanal YouTube nya, , Rabu (13/1/2021). Rocky menuturkan statement itu telah disaksikan para pendukung PDI P. Diduga, penolakan Ribka ini dapat dianggap sebagai instruksi atas PDI P oleh para pendukungnya nanti.

"Mungkin menganggap ada instruksi partai untuk tidak cepat cepat menerima vaksinasi melalu Ribka ini," ucap Rocky. Pengamat politik ini menyampaikan, penolakan Ribka itu bisa menimbulkan kegalauan bagi Presiden saat disuntik vaksin. "Akan membuat kegalauan ketika Presiden sodorin tangannya."

"Di belakang kepalanya (Presiden), ada semacam ketidaknyamanan karena kader partainya atau partainya sendiri tidak setuju," tutur Rocky. Sebelumnya, ia juga menyebutkan kemungkinan lain penyebab Ribka menolak vaksin ini. "Mungkin datang dari kemarahan politik proses pengangkatan Menteri kesehatan yang sekarang," ucapnya.

Rocky Gerung juga memberikan tanggapannya soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi orang pertama yang divaksin di Indonesia. Menurutnya, keraguan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi bukan soal keberanian. Namun, ketidakpercayaan pada manfaat vaksin Covid 19.

"Presiden dengan gagah berani hanya ingin mencontohkan bahwa dia berani divaksin, padahal soalnya bukan berani enggak berani." "Soalnya, kepercayaan terhadap manfat dari vaksin itu." "Orang tidak takut dengan jarum, orang takut pada kebohongan dan isi jarum itu," ucap Rocky.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid 19. Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021). Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid 19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin. "Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta. "Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain lain," lanjutnya.

Lalu, Ribka membandingkan vaksin Covid 19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain main masalah vaksin. "Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.

"Saya ingat betul itu, jangan main main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya. Lebih lanjut, Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test. Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat. "Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yg mana? wong ada 5 macam, ada yg harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yqng 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya. "Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada Covid ini ujung ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya. Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *